Ekonomi

Kisaran Gaji BPD Desa 2026 dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota

Rizky Ramadhan Diterbitkan 06:43 6 menit membaca
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat desa dan berperan sebagai “parlemen” desa. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah serta perempuan, dan berkedudukan sejajar sebagai mitra Kepala Desa (bukan bawahan).
Ukuran Teks:

RSUVINA.id – Penghasilan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 2026 tidak menggunakan skema gaji tetap seperti Kepala Desa dan perangkat desa. Pimpinan dan anggota BPD memperoleh tunjangan yang besarannya ditentukan berdasarkan ketentuan pemerintah daerah serta kemampuan keuangan desa.

Besaran tunjangan tersebut dapat berbeda antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. Jabatan dalam struktur BPD, seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota, juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi nominal penerimaan setiap bulan.

Berdasarkan kisaran yang dihimpun dari sejumlah publikasi mengenai tunjangan BPD, ketua dapat menerima sekitar Rp750.000 hingga Rp1.335.800 per bulan. Sementara itu, tunjangan anggota berada pada kisaran Rp400.000 hingga Rp962.400 per bulan.

Namun, nominal tersebut bukan standar nasional yang berlaku untuk seluruh desa di Indonesia. Pemerintah kabupaten atau kota memiliki kewenangan mengatur besaran dan tata cara pembayaran tunjangan melalui peraturan kepala daerah.

Pada 2026, ketentuan mengenai BPD juga mengalami pembaruan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Berapa Gaji BPD Desa 2026 Berdasarkan Jabatan?

Istilah gaji BPD sebenarnya lebih tepat disebut tunjangan karena anggota BPD tidak memperoleh penghasilan tetap bulanan dengan skema yang sama seperti kepala desa dan perangkat desa.

Tunjangan diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berikut kisaran tunjangan BPD 2026 berdasarkan jabatan yang dihimpun dari sejumlah publikasi. Angka ini merupakan gambaran nominal di sejumlah daerah, bukan ketentuan pembayaran yang berlaku secara nasional.

1. Tunjangan Ketua BPD

Ketua BPD merupakan pimpinan lembaga yang bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Tugasnya meliputi memimpin rapat, mengoordinasikan anggota, menampung aspirasi masyarakat, serta memastikan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa berjalan.

Berdasarkan kisaran yang beredar, tunjangan Ketua BPD berada di sekitar Rp750.000 hingga Rp1.335.800 per bulan.

Di beberapa daerah, nominalnya dapat mencapai Rp1 juta atau lebih, bergantung pada kebijakan pemerintah kabupaten atau kota.

2. Tunjangan Wakil Ketua BPD

Wakil Ketua BPD membantu ketua dalam menjalankan tugas kelembagaan dan dapat menggantikan ketua ketika berhalangan.

Kisaran tunjangan Wakil Ketua BPD yang dihimpun berada di sekitar Rp700.000 hingga Rp1.135.800 per bulan.

Besaran aktualnya mengikuti ketentuan daerah masing-masing serta alokasi anggaran yang tersedia.

3. Tunjangan Sekretaris BPD

Sekretaris BPD bertanggung jawab membantu kegiatan administrasi dan kesekretariatan lembaga.

Pekerjaannya mencakup penyusunan agenda rapat, dokumentasi hasil musyawarah, pengelolaan surat-menyurat, serta penyimpanan dokumen kelembagaan.

Kisaran tunjangan Sekretaris BPD berada di sekitar Rp650.000 hingga Rp1.010.800 per bulan.

4. Tunjangan Anggota BPD

Anggota BPD memiliki tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Untuk posisi anggota, kisaran tunjangan yang dihimpun berada di sekitar Rp400.000 hingga Rp962.400 per bulan.

Meski demikian, nominal di sejumlah daerah dapat berbeda cukup jauh. Karena itu, angka tersebut tidak bisa dijadikan patokan untuk menghitung penghasilan anggota BPD di seluruh Indonesia.

Mengapa Tunjangan BPD Berbeda di Setiap Daerah?

Perbedaan nominal tunjangan BPD berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur besaran dan mekanisme pembayarannya.

Ketentuan tersebut tercantum dalam regulasi mengenai pemerintahan desa. Pemerintah kabupaten atau kota dapat menetapkan besaran tunjangan melalui Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

Selain itu, kondisi anggaran setiap desa tidak selalu sama. Desa dengan kapasitas pendapatan dan alokasi anggaran yang berbeda dapat memiliki kemampuan pembayaran tunjangan yang berbeda pula.

Beberapa faktor yang memengaruhi besaran tunjangan BPD antara lain:

  1. Peraturan Bupati atau Wali Kota yang berlaku.
  2. Kemampuan keuangan desa.
  3. Jabatan dalam struktur kelembagaan BPD.
  4. Ketentuan anggaran pendapatan dan belanja desa.
  5. Jenis tunjangan dan beban pelaksanaan tugas.

Dengan demikian, tidak tepat jika satu nominal tunjangan dari suatu kabupaten dianggap berlaku untuk seluruh anggota BPD di Indonesia.

Aturan Terbaru Tunjangan BPD dalam PP Nomor 16 Tahun 2026

Pemerintah menerbitkan PP Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 27 Maret 2026.

Peraturan ini menjadi landasan terbaru penyelenggaraan pemerintahan desa dan mencabut sejumlah ketentuan sebelumnya, termasuk PP Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya.

Dalam aturan tersebut, hak pimpinan dan anggota BPD atas tunjangan diatur secara khusus.

Pasal 84 menyebutkan bahwa pimpinan dan anggota BPD berhak memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lainnya.

Selanjutnya, Pasal 85 mengatur bahwa tunjangan tersebut dianggarkan dalam APB Desa dengan sumber utama dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Apabila ADD tidak mencukupi, pembiayaan dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pembayaran tunjangan diatur melalui Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota.

Artinya, pemerintah pusat menetapkan kerangka hak dan sumber pendanaan tunjangan, sedangkan nominal yang diterima anggota BPD mengikuti ketentuan daerah masing-masing.

Apakah Anggota BPD Mendapatkan Tunjangan Selain Pembayaran Bulanan?

Selain tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi, PP Nomor 16 Tahun 2026 juga mengatur beberapa hak tambahan bagi pimpinan dan anggota BPD.

Dalam Pasal 85, tunjangan lainnya mencakup:

  • Tunjangan istri atau suami.
  • Tunjangan anak.
  • Tunjangan kinerja.

Pemberian dan tata cara pembayaran tunjangan tersebut mengikuti ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota serta memperhatikan kemampuan keuangan desa.

Selain itu, Pasal 86 mengatur hak pimpinan dan anggota BPD untuk mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak anggota BPD tidak hanya berkaitan dengan tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Anggota BPD Juga Berhak Mendapatkan Tunjangan Purnatugas

Salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan dalam PP Nomor 16 Tahun 2026 adalah pengaturan mengenai tunjangan purnatugas bagi pimpinan dan anggota BPD.

Berdasarkan Pasal 87, pimpinan dan anggota BPD berhak mendapatkan tunjangan purnatugas satu kali pada akhir masa jabatan.

Pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan bersumber dari APB Desa selain Dana Desa.

Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan purnatugas diatur melalui Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota.

Dengan adanya ketentuan tersebut, anggota BPD memiliki hak atas tunjangan purnatugas yang berbeda dari tunjangan rutin selama menjalankan tugas kelembagaan.

Namun, nominal dan mekanisme pencairannya tidak bisa disamaratakan karena masih bergantung pada aturan pemerintah daerah.

Cara Mengetahui Besaran Tunjangan BPD di Daerah Masing-Masing

Masyarakat maupun anggota BPD yang ingin mengetahui nominal tunjangan secara pasti perlu memeriksa peraturan daerah yang berlaku di kabupaten atau kota masing-masing.

Informasi tersebut dapat diperoleh melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pemerintah daerah.

Selain itu, anggota BPD dapat meminta informasi kepada pemerintah desa mengenai anggaran tunjangan yang tercantum dalam APB Desa.

Dokumen yang perlu diperhatikan meliputi Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota tentang tunjangan BPD, ketentuan pelaksanaan pembayaran, serta dokumen anggaran desa.

Pemeriksaan tersebut penting karena angka yang berlaku di satu daerah belum tentu sama dengan daerah lainnya.

Hingga November 2026, tidak terdapat satu nominal tunjangan bulanan yang berlaku seragam secara nasional untuk seluruh pimpinan dan anggota BPD. Besaran penerimaan tetap mengikuti peraturan daerah, ketentuan pembayaran, serta kemampuan keuangan desa.

Managing Editor

Rizky Ramadhan

Div Olahraga dan Otomotif
Artikel Lainnya

Mengawal kualitas setiap pemberitaan melalui proses penyuntingan, verifikasi informasi, pemeriksaan fakta, dan penyempurnaan naskah sebelum dipublikasikan kepada pembaca.

Jurnalis senior yang berpengalaman menyajikan berita aktual, akurat, dan berimbang dengan mengedepankan fakta, independensi, serta prinsip jurnalistik profesional.

Tinggalkan komentar