RSUVINA.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini mengakhiri proses pembahasan regulasi yang telah bergulir selama sekitar 18 tahun.
Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Persetujuan diberikan setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama pemerintah.
Salah satu poin paling penting dalam UU Perampasan Aset adalah adanya mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCBF), yaitu perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dalam kondisi tertentu.
Regulasi ini diharapkan memperkuat upaya negara mengembalikan aset hasil korupsi dan kejahatan lainnya. Namun, pengesahannya juga diiringi sejumlah catatan dari masyarakat sipil, terutama mengenai pengawasan aparat, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan kepastian hukum bagi pihak ketiga.
UU Perampasan Aset Apakah Sudah Disahkan?
Jawabannya, sudah. DPR RI menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang pada Kamis, 19 November 2026.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri pimpinan DPR dan perwakilan pemerintah. Ketua DPR Puan Maharani memimpin proses pengambilan keputusan setelah mendengarkan laporan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, pembahasan tingkat I antara Komisi III DPR dan pemerintah telah diselesaikan pada Rabu (18/11/2026).
Berdasarkan laporan DPR, proses pembahasan regulasi ini melibatkan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Pembahasannya juga berlangsung melalui 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum sejak September 2025.
Pengesahan pada 19 November tersebut bahkan berlangsung lebih cepat dari target DPR yang sebelumnya menjanjikan penyelesaian paling lambat 15 Desember 2026.
Meski demikian, perlu dibedakan antara persetujuan DPR dalam rapat paripurna dan mulai berlakunya undang-undang. Ketentuan pelaksanaan dalam regulasi ini menyebutkan undang-undang mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.
Dengan demikian, masyarakat perlu memperhatikan tahapan pengundangan dan tanggal efektif sebelum menganggap seluruh ketentuannya sudah dapat diterapkan.
Apa Itu UU Perampasan Aset?
Secara sederhana, UU Perampasan Aset adalah regulasi yang memberikan dasar hukum bagi negara untuk mengambil alih aset yang berkaitan dengan tindak pidana melalui proses peradilan.
Aset yang dimaksud tidak hanya berupa uang tunai. Cakupannya juga dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan, saham, maupun kekayaan lain yang mempunyai nilai ekonomis.
Tujuan utamanya adalah mencegah pelaku kejahatan tetap menikmati keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.
Selama ini, penegakan hukum tidak hanya berhadapan dengan persoalan membuktikan tindak pidana dan menghukum pelakunya. Aparat juga menghadapi tantangan menelusuri, mengamankan, dan mengembalikan aset yang sudah dipindahkan, disembunyikan, atau dialihkan kepada pihak lain.
Melalui regulasi baru ini, perampasan aset dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu berdasarkan putusan pidana dan tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi yang ditentukan undang-undang.
Penting dipahami, perampasan tanpa putusan pidana bukan berarti negara bebas mengambil harta seseorang tanpa proses hukum. Permohonan tetap harus diperiksa pengadilan dan diputus melalui mekanisme peradilan.
Isi UU Perampasan Aset: Ini Poin-Poin Pentingnya
Ada sejumlah ketentuan yang menjadi perhatian dalam regulasi ini. Berikut beberapa poin utama yang perlu dipahami masyarakat.
1. Perampasan Aset Bisa Dilakukan Tanpa Putusan Pidana
Inilah salah satu perubahan paling penting dalam UU Perampasan Aset.
Melalui mekanisme NCBF, negara dapat mengajukan permohonan perampasan aset meskipun belum ada putusan pemidanaan terhadap pelaku.
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dalam naskah yang disetujui, mekanisme tersebut dapat digunakan dalam lima kondisi:
- Tersangka atau terdakwa meninggal dunia.
- Tersangka atau terdakwa melarikan diri.
- Tersangka atau terdakwa mengalami sakit permanen.
- Pelaku tidak diketahui.
- Keberadaan pelaku tidak diketahui.
Namun, mekanisme tersebut memiliki batasan. Aset yang dimohonkan untuk dirampas harus memiliki nilai paling sedikit Rp1 miliar saat diperoleh.
Permohonan perampasan aset tanpa putusan pidana diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada pengadilan. Negara tetap harus membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana dalam persidangan.
Selain itu, mekanisme ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku apabila proses pidana masih dapat dilanjutkan.
Artinya, fokus perampasan aset bukan untuk menggantikan hukuman pidana, melainkan memastikan hasil kejahatan tidak tetap dikuasai oleh pihak yang memperoleh keuntungan secara tidak sah.
2. Tidak Hanya Menyasar Kasus Korupsi
Meskipun namanya banyak dikaitkan dengan pemberantasan korupsi, cakupan UU Perampasan Aset tidak terbatas pada tindak pidana korupsi.
Berdasarkan Pasal 4 dalam naskah yang disetujui DPR, terdapat beberapa kategori tindak pidana lain yang masuk dalam cakupan regulasi, yaitu:
- Tindak pidana korupsi.
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
- Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
- Tindak pidana penyelundupan manusia.
- Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Tindak pidana perdagangan orang.
- Tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Cakupan tersebut membuat regulasi ini juga berkaitan dengan kejahatan ekonomi yang merugikan banyak korban.
Contohnya, penipuan investasi berbasis teknologi informasi yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Penjelasan ketentuan mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan juga mencakup sejumlah modus, seperti investasi, perjudian daring, perjalanan haji dan umrah, serta aset kripto.
Dengan cakupan tersebut, pemulihan aset diharapkan tidak hanya membantu negara menangani korupsi, tetapi juga memberikan jalan pemulihan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan finansial.
3. Jenis Aset yang Bisa Dirampas Negara
UU Perampasan Aset juga mengatur jenis kekayaan yang dapat menjadi objek perampasan.
Secara umum, aset yang dapat dirampas meliputi:
- Aset yang berasal dari hasil tindak pidana.
- Aset hasil kejahatan yang telah dialihkan atau diubah menjadi bentuk kekayaan lain.
- Barang yang digunakan sebagai alat atau sarana melakukan tindak pidana.
- Aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana.
- Aset sah milik pelaku untuk mengganti kekurangan nilai aset hasil tindak pidana yang tidak dapat ditemukan atau dieksekusi, sesuai persyaratan undang-undang.
Ketentuan ini penting karena hasil kejahatan tidak selalu disimpan dalam bentuk uang tunai.
Sebagai contoh, uang hasil korupsi dapat dialihkan menjadi tanah, bangunan, kendaraan, atau bentuk investasi lainnya. Perubahan bentuk kekayaan tersebut tidak otomatis menghilangkan kaitannya dengan tindak pidana.
Meski demikian, perampasan tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan putusan pengadilan. Aset yang telah difungsikan sebagai fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat juga diatur agar fungsinya tetap dipertahankan.
4. Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Mendapat Perlindungan
Salah satu persoalan yang sering menjadi perhatian dalam perampasan aset adalah kemungkinan adanya pihak lain yang tidak mengetahui asal-usul aset bermasalah.
Misalnya, seseorang membeli kendaraan atau properti melalui transaksi yang sah, tetapi kemudian diketahui bahwa aset tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan pemilik sebelumnya.
Dalam kondisi seperti ini, perlindungan pihak ketiga menjadi sangat penting.
Naskah UU Perampasan Aset mengatur bahwa pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik dapat mengajukan keberatan serta meminta ganti kerugian sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, ketentuan tersebut juga memuat pembatasan hak mengajukan keberatan bagi buronan, terdakwa yang disidangkan tanpa kehadiran, dan advokatnya.
Bagian ini menjadi salah satu ketentuan yang mendapat sorotan dari kelompok masyarakat sipil karena berkaitan langsung dengan hak atas bantuan hukum dan kesempatan membela diri.
5. Ada Pengaturan Pemblokiran dan Penyitaan Aset
Untuk mencegah aset dipindahkan atau dialihkan selama proses hukum berjalan, regulasi ini juga mengatur mekanisme penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan.
Ketiganya merupakan tindakan yang berbeda.
Penghentian transaksi bertujuan menghentikan sementara transaksi yang berkaitan dengan aset yang diduga berasal dari tindak pidana.
Pemblokiran dilakukan untuk mencegah penggunaan atau pemindahan aset selama jangka waktu yang ditentukan.
Sementara itu, penyitaan merupakan tindakan pengambilalihan sementara atau penyimpanan aset untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.
Berdasarkan ketentuan yang dilaporkan ANTARA, mekanisme tersebut memiliki batas waktu dan persyaratan izin pengadilan.
Dengan adanya pembatasan tersebut, proses pengamanan aset diharapkan tidak menjadi tindakan tanpa batas yang merugikan pemilik atau pihak lain.
6. Pengelolaan Aset dan Badan Pengawas Diatur
Penyitaan aset bukanlah tahap akhir. Aset yang sudah diamankan juga perlu dikelola agar tidak rusak, kehilangan nilai, atau disalahgunakan.
Karena itu, UU Perampasan Aset mengatur pembentukan badan pengelola aset yang dibentuk oleh Presiden.
Badan tersebut memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan aset, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemanfaatan, hingga penjualan atau pengembalian sesuai ketentuan.
Selain badan pengelola, regulasi ini juga mengatur badan pengawas independen yang beranggotakan lima orang.
Pembentukannya dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Keberadaan dua lembaga tersebut menjadi bagian penting dari tata kelola perampasan aset. Sebab, aset yang dikuasai negara tetap harus dikelola secara transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Ada Batas Waktu Pemeriksaan dan Upaya Hukum
Regulasi ini juga mengatur batas waktu penyelesaian perkara perampasan aset di pengadilan.
Berdasarkan ketentuan yang dilaporkan ANTARA, pemeriksaan perkara dibatasi paling lama 60 hari. Upaya hukum terhadap putusan dilakukan melalui kasasi, dengan pemeriksaan kasasi paling lama 60 hari.
Pengaturan waktu tersebut dimaksudkan agar proses perampasan aset tidak berlangsung tanpa kepastian.
Namun, pembatasan upaya hukum juga menjadi salah satu bagian yang perlu dicermati karena berkaitan dengan kesempatan pihak yang asetnya dimohonkan untuk dirampas dalam menguji putusan pengadilan.
8. UU Tidak Langsung Berlaku Setelah Disahkan DPR
Ada satu hal yang tidak boleh dilewatkan ketika membahas pengesahan UU Perampasan Aset.
Persetujuan DPR pada 19 November 2026 tidak berarti seluruh ketentuannya langsung berlaku pada hari yang sama.
Ketentuan penutup dalam naskah yang disetujui mengatur bahwa undang-undang mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.
Dengan demikian, masyarakat perlu membedakan tiga tahapan: persetujuan DPR, pengundangan dalam Lembaran Negara, dan mulai berlakunya ketentuan undang-undang.
Tahapan tersebut penting untuk menentukan kapan aparat dapat menerapkan mekanisme baru sesuai aturan yang berlaku.
YLBHI Soroti Potensi Penyalahgunaan UU Perampasan Aset
Di balik pengesahan UU Perampasan Aset, muncul sejumlah catatan dari kelompok masyarakat sipil. Salah satunya disampaikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
YLBHI pada 18 November 2026 menyatakan bahwa regulasi perampasan aset memang dibutuhkan untuk memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi. Namun, organisasi tersebut menilai penguatan kewenangan negara harus diikuti pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.
Berdasarkan telaah terhadap draf Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi tertanggal 16 November 2026, YLBHI mengidentifikasi beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian.
1. Kekhawatiran Penyalahgunaan Kewenangan
YLBHI menyoroti besarnya kewenangan aparat dalam menelusuri, menghentikan transaksi, memblokir, menyita, hingga merampas aset.
Menurut organisasi tersebut, kewenangan itu harus diimbangi standar pembuktian yang jelas dan pengawasan pengadilan yang efektif.
Negara, menurut YLBHI, harus terlebih dahulu menunjukkan hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan antara aset dan tindak pidana. Jangan sampai tindakan penyitaan dilakukan hanya berdasarkan dugaan tanpa bukti awal yang memadai.
2. Perlindungan Hak Pihak Ketiga dan Keluarga
Persoalan lainnya berkaitan dengan kemungkinan aset telah dialihkan kepada pihak lain, termasuk pasangan, anak, keluarga, kerabat, atau rekan kerja.
YLBHI menilai hubungan keluarga maupun sosial tidak boleh otomatis menjadi dasar perampasan aset.
Harus ada pembuktian mengenai hubungan aset dengan tindak pidana. Di sisi lain, pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik perlu mendapatkan perlindungan hukum.
3. Hak Bantuan Hukum dan Upaya Hukum
YLBHI juga mengkritisi pembatasan hak mengajukan keberatan bagi buronan, terdakwa yang disidangkan tanpa kehadiran, dan advokatnya.
Menurut YLBHI, status seseorang yang masuk daftar pencarian orang tidak seharusnya otomatis menghilangkan hak memperoleh bantuan hukum dan menguji dasar perampasan aset.
Pembatasan upaya hukum yang hanya menyediakan jalur kasasi juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan kesempatan untuk menguji fakta dan penerapan hukum.
4. Pemulihan Korban Tidak Boleh Terabaikan
YLBHI mengingatkan bahwa keberhasilan perampasan aset seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya uang yang masuk ke kas negara.
Dalam kasus penipuan, perdagangan orang, dan kejahatan lingkungan, terdapat masyarakat yang mengalami kerugian secara langsung.
Karena itu, organisasi tersebut mendorong agar pemanfaatan aset hasil perampasan juga memperhatikan pengembalian hak korban, pemulihan masyarakat terdampak, serta rehabilitasi lingkungan.
Kritik tersebut merupakan pandangan YLBHI terhadap draf akhir yang ditelaah sebelum pengesahan. Catatan tersebut penting menjadi bahan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, tetapi tidak boleh disamakan dengan kesimpulan bahwa seluruh kekhawatiran tersebut sudah terbukti terjadi.
Apa Dampak UU Perampasan Aset bagi Pemberantasan Korupsi?
Pengesahan UU Perampasan Aset membawa perubahan penting dalam pendekatan penegakan hukum di Indonesia.
Selama ini, penanganan tindak pidana tidak hanya membutuhkan pembuktian terhadap pelaku, tetapi juga menghadapi persoalan ketika hasil kejahatan sudah dipindahkan, disamarkan, atau dialihkan ke bentuk kekayaan lain.
Dengan adanya mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu, negara memiliki jalur hukum tambahan untuk mengupayakan pengembalian kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana.
Dampaknya juga berpotensi dirasakan korban kejahatan ekonomi, terutama ketika aset hasil kejahatan masih dapat ditemukan dan dipulihkan melalui proses pengadilan.
Namun, efektivitas regulasi ini tidak cukup dinilai dari banyaknya aset yang berhasil disita.
Ada beberapa hal yang akan menentukan keberhasilannya, yaitu:
- Kemampuan aparat membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana.
- Konsistensi pengawasan oleh pengadilan dan badan pengawas.
- Transparansi pengelolaan aset yang sudah dirampas.
- Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.
- Kepastian mekanisme pengembalian aset kepada korban.
- Pertanggungjawaban aparat apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan.
Dengan kata lain, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar menyelesaikan pembahasan undang-undang, tetapi memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Kapan UU Perampasan Aset Mulai Berlaku?
Masyarakat juga perlu memperhatikan kapan regulasi ini benar-benar dapat diterapkan.
DPR telah menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang pada 19 November 2026. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan penutup dalam naskah yang disetujui, undang-undang tersebut mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.
Artinya, ada tahapan lanjutan yang harus diselesaikan pemerintah sebelum mekanisme baru tersebut dapat diterapkan.
Pembentukan lembaga pengelola dan pengawas menjadi bagian penting karena keduanya akan berperan dalam memastikan aset yang dirampas tidak justru menjadi sumber persoalan baru.
Publik juga perlu mengawal aturan pelaksana, mekanisme pengawasan, dan transparansi pengelolaan aset agar tujuan pemulihan kerugian negara maupun korban tindak pidana dapat tercapai.
Pengesahan pada 19 November 2026 menjadi tonggak penting setelah sekitar 18 tahun proses legislasi. Namun, keberhasilan UU Perampasan Aset pada akhirnya akan ditentukan oleh pelaksanaan yang transparan, akuntabel, dan tetap menghormati hak-hak warga negara.